Saat ini PSAK 1 (revisi 2009) telah disahkan. Standar ini telah mengadopsi International Accounting Standar (IAS) yang diadopsi dari International Finansial Standar Reporting (IFRS) dan wajib diterapkan mulai 1 januari 2011. Dari standar yang baru tersebut banyak mengalami perubahan, yaitu mengenai; konsep, format, dan pelaporan. Sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaporan keuangan ditahun 2011, berikut diberikan pemaparan atas perubahan standar tersebut;

No

Objek

PSAK 1 revisi 1998

PSAK 1 revisi 2009

IAS (IFRS)

1.

Referensi

IAS 1 (1997) Disclousure of Accounting Policies(pembukaan) IAS 1 (2009) Presentation of Financial Statemens

2.

Definisi istilah

tidak menjelaskan definisi Terdapat definisi istilah yg digunakan:

  • catatan atas lap keu;
  • laba rugi;
  • lap keu bertujuan umum;
  • material;
  • pemilik;
  • pendapatan  komprehensif lain
  • penyesuaian reklasifikasi;
  • standar akuntansi keu (SAK);
  • tidak praktis
  • total laba rugi komprehensif

paragraph 7

3.

Komponen Laporan Keuangan Terdiri dari

  • Neraca
  • Laporan Laba Rugi
  • Laporan Perubahan Ekuitas
  • Laporan Arus Kas
  • Catatan Atas LK

paragraph 7

Terdiri dari

  • Laporan Posisi Keuangan, Liabilitas
  • Laporan Laba Rugi Komprehensif.
  • Laporan Perubahan Ekuitas
  • Laporan Arus Kas
  • Catatan Atas LK
  • Laporan Posisi Keuangan Awal (Retrospektif, restatement, reklasifikasi)

paragraph 10

4.

Penyimpangan PSAK

tidak diatur

Penyimpangan dari suatu PSAK diizinkan jika kepatuhan atas PSAK tersebut bertentangan dangan KDPPLK.paragraph 7

5.

Penyajian yang wajar dan kepatuhan terhadap PSAK kejujuran atas penyajian laporan keuangan tidak diharuskan untuk disclouse dalam catatan LK, namun LK harus dapat diandalkan.paragraph 7 Laporan keuangan disajikan secara wajar yang mensyaratkan penyajian yang jujur dampak dari transaksi, peristiwa lain dan kondisi sesuai krieria yang ada.Atas hal tersebut  entitas membuat pernyataan eksplisit  tanpa terkecuali tentang kepatuhan pada PSAK dalam catatan atas laporan keuangan.paragraph 16-17

6.

neraca minimal mencakum hal-hal berikut; tidak mencakup pos tersebutparagraph 49 Tambahan pos-pos yaitu;

  • properti investasi
  • total aset; aset lancar/ tidak lancar dimiliki untuk dijual, aset lepasan  dimiliki untuk dijual, operasi yang dihentikan.
  • Provisi
  • liabilitas ; aset pajak kini, aset pajak tangguhan.
  • liabilitas termasuk kelompok lepasan yang diklasifikasikan tersedia untuk dijual.

paragraph 51

7.

Pilihan untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi Diaturparagraph 14 Tidak diatur (pengaturan dialihkan pada PSAK 25 (revisi 2009).paragraph 42(a)

8.

Tepat waktu laporan keuangan Suatu perusahaan hendaknya mengeluarkan Laporan Keuangan maximal 4 bulan setelah tanggal neracaparagraph 38 tidak diatur

9

Klasifikasi pinjaman yang dibiayai kembali Liabilitas jangka panjang, jika perpanjangan diperoleh sebelum tanggal penyelesaian LKparagraph 47 Liabilitas jangka pendek, jika perpanjangan diperoleh sebelum tanggal penyelesaian LKparagraph 70
10. Informasi Komparatif tidak diatur jumlah komparatifparagraph 28 minimal 3 komparatif apabila; entitas menerapkan kebijakan akuntansi retrospektif / membuat penyajian kembali secara retrospektif / mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan.paragraph 36

11.

Istilah Liability Kewajibanparagraph 28 Liabilitasparagraph 66

12.

penyajian aset

penyajian berdasarkan liquiditasparagraph 39 penyajiannya hanya dikelompokkan sebagai aset lancar dan tidak lancer.paragraph 53 s.d 57, gambar bagian I

13.

keuntungan yang belum direalisasi disajikan dalam ekuitas disajikan dalam laba rugi komprehensifparagraph 79

14.

Akuntansi syariah Pernyataan ini tidak berlaku bagi laporan keuangan syariah karena telah diatur dalam PSAK 101paragraph 2        Berlaku tanpa kecualiparagraph 2

15.

Akuntansi sektor publik Ruang lingkup menghilangkan penerapan bagi sektor publik karena diatur dalam standarparagraph 5 Termasuk sektor publicparagraph 5

16.

Akuntansi koperasi Ruang lingkup menghilangkan penerapan bagi koperasi karena telah diatur dalam Akuntansi Perkoperasian (PSAK 27).paragraph 6 Termasuk koperasiparagraph 6

17.

Regulator Pasar modal Definisi SAK menambahkan dengan peraturan regulator pasar modal entitas yang berada dibawh pengawasannya.paragraph 7 -paragraph 6
18.

Kata “neraca”

Komponen Laporan keuangan lengkap menambahkan kata neraca pada laporan posisi keuangan ; untuk singkronisasi peraturan perundang-undangan.paragraph 10(a) -paragraph 10(a)

19.

Tanggungjawab atas laporan keuangan Menambahkan paragraph tanggungjawab atas laporan keuangan.paragraph 15 -

20.

Penerapan IAS par 19-22

Tidak mengadopsi penerapan paragraph 19-22 dari penyimpangan suatu SAK tidak diadopsi, karena tidak sesuai konteks di Indonesia.tidak mengadopsi kata ‘ but the relevant regulatory framewaork prohibits departure from the requirement’ IAS par 23. kenapa?….

21.

Informasi biological Tidak mengadopsi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan biological, karena tidak akan berlaku efektif pada tanggal yang sama dengan SAK 1.paragraph 51 biological assetsparagraph 54(f)

22.

Adopsi ‘puttable financial instrument; ekuitas tidak adopsi puttable financial instrument; ekuitas

Puttable financial instrument.

paragraph 8(A)

23.

Penerapan lebih dini penerapan dimulai 1 jan 11, tidak melakukan penerapan dini dikarenakan SAK IFRS dilakukan tidak secara bersamaan menjadi PSAK.paragraph 136 penerapan dimulai 1 jan 09, penerapan dini diperkenankan.paragraph 139

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan akibat dari perubahan tersebut, pelaporan keuangan sesuai PSAK 1 revisi 2009 mengalami perubahan yaitu :

  1. Penambahan komponen laporan keuangan.
  2. Melakukan disclouse pernyataan kepatuhan terhadap PSAK pada catatan atas laporan keuangan.
  3. Perbedaan difinisi pinjaman yang dibiayai kembali jangka panjang dan jangka pendek.
  4. Format laporan menjadi 3 komparatif apabila kebijakan restrospektif, restatement, reklasifikasi pos-pos laporan keuangan.
  5. Perubahan istilah   ‘hutang’ menjadi ‘liabilitas’.
  6. Aset hanya dibedakan menjadi 2; lancar dan non lancar.
  7. Pos luar biasa dalam ekuitas sudah tidak ada, masuk dalam laba rugi komprehensif

Demikian penjelasan terhadap perubahan PSAK 1 revisi 1998 menjadi PSAK 1 revisi 2009.

Referensi :

  • Istutik blog
  • Zary Nugroho

Oleh: Lukmanul Hakim | 3 Desember 2014

From This Moment – Shania Twain Lyrics

From This Moment – Shania Twain Lyrics.

Oleh: Lukmanul Hakim | 11 Mei 2011

International Accounting Standar (IAS)

Berikut kami berikan referensi International Acccountiting Standar (IAS), yaitu

1. IAS 7 2009 Statemen of Cash Flows

2. IAS 36 2008 Impairment of Assets

Oleh: Lukmanul Hakim | 10 Mei 2011

Laporan Arus Kas

DEFINISI

Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash flows) dari berbagai perusahaan.

Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro.

Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas.

Yang terdiri dari :
A.    Aktivitas operasi adalah :
aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (principal revenue producing activities) dan   aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Contoh :
o    penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;
o    penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain;
o    pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
o    pembayaran kas kepada karyawan;
o    penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan    premi, klaim, anuitas dan manfaat asuransi lainnya;
o    pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi.
o    penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan.

B.    Aktivitas investasi adalah :
perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain  yang tidak termasuk setara kas. Contohnya :
o    pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan aktiva jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri;
o    penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tak berwujud dan aktiva jangka panjang lain;
o    perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain.
o    uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya
(kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan) .
o    pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts, forward contracts, option
contracts dan swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut dilakukan untuk   tujuan perdagangan (dealing or trading), atau apabila pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan;

C.    Aktivitas pendanaan (financing) adalah :
aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Contohnya  :
o    penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya
o    pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan
o    penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotik dan pinjaman lainnya
o    pelunasan pinjaman
o    pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (lessee) untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan (finance lease).

PELAPORAN

Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas operasi
Perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut ini:
o    Metode langsung:
dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan.
o    Metode tidak langsung:
dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan (deferral) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu dan masa depan dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Pelaporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi dan Pendanaan
Perusahaan harus melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan.

ARUS KAS DALAM MATA UANG ASING
Arus kas yang berasal dari transaksi dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs pada tanggal transaksi arus kas.

POS LUAR BIASA
Arus kas sehubungan dengan pos luar biasa harus diklasifikasi sebagai aktivitas operasi, investasi dan pendanaan sesuai dengan sifat transaksinya dan diungkapkan secara terpisah.

BUNGA DAN DEVIDEN
Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan, masing-masing harus diungkapkan tersendiri. Masing-masing harus diklasifikasi secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi atau pendanaan.

PAJAK PENGHASILAN
Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan harus diungkapkan tersendiri dan diklasifikasi sebagai arus kas aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasikan
sebagai aktivitas pendanaan dan investasi.

PEROLEHAN DAN PELEPASAN (Disposal) ANAK PERUSAHAAN DAN UNIT BISNIS LAINNYA
Keseluruhan arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan anak perusahaan atau unit bisnis lainnya harus diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasi sebagai aktivitas investasi.

TRANSAKSI BUKAN KAS
Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas harus dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi semacam itu harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut.

Sumber PSAK no.2 revisi 2007

Oleh: Lukmanul Hakim | 9 Mei 2011

Tips Memahami PSAK

Bagi kalangan akademisi dan praktisi akuntansi sangat penting untuk dapat memahami Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Hal ini dikarenakan PSAK yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Indonesia (IAI) mengadopsi Standar Akuntansi Internasional (IAS). Standar tersebut kemudian dimodifikasi sesuai dengan keadaan dan karakteristik ekonomi Indonesia.
International Accounting Standard banyak dikembangkan di Amerika Serikat, hal ini dikarenakan banyak dinegara tersebut perusahaan publik yang memiliki karakteristik dan bisnis yang berbeda, sehingga penyampaian pelaporan keuangan perlu dilakukan standarisasi yang berbeda pula.
IAS saat ini banyak mengadopsi IFRS (International Finansial Reporting Standar), jadi saat ini PSAK banyak dilakukan perubahan untuk mengikuti standar IFRS tersebut.

Nah dalam hal ini untuk memahami PSAK kita tentunya mengalami kesulitan dikarenakan :
1. Situasi dan kondisi perekonomian masih belum menyerupai di Amerika.
2. Terjemahan bahasa standar akuntansi dari Bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang kadang sulit dimengerti.
3. Kasus akuntansi yang mendasari penyusunan Standar Akuntansi IAS belum terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam memahami PSAK kita juga perlu melakukan reviu terhadap IAS dan IFRS.

Atas situasi dan kondisi yang telah dijelaskan, maka tips untuk memahami PSAK, adalah :
1. Membaca PSAK dimaksud.
2. Dalam memahami mesti meluas pada cantuman paragraph-paragraph dalam PSAK tersebut.
3. Membaca PSAK lain yang berkaitan dengan PSAK tersebut
3. Membaca International Accounting Standar (IAS) dan IFRS
4. Memahami kasus maupun soal-soal yang terjadi pada dunia praktek.

Ditahun 2009 dan 2010 ini dikarenakan mengikuti perkembangan IFRS, standar akuntansi keuangan buku yang diterbitkan oleh IAI per 1 Juli 2009 banyak mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut akan disampaikan pada tulisan berikutnya.

Oleh: Lukmanul Hakim | 8 Mei 2011

Kertas Kerja Audit

Pertanyaan?
Bagaimana membuat kertas kerja? Dikarenakan kertas kerja tidak ada yang standar jadi antara KAP yang satu dengan yang lain berbeda?

Jawab

Kertas Kerja Audit adalah suatu dokumentasi yang konstruktif dibuat oleh auditor. Hal ini sebagai pertanggungjawaban pekerjaan audit.

Isinya mengenai
–  Prosedur audit yang ditempuh
–  Pengujian yang dilakukan
–  Informasi yang diperoleh
–  Kesimpulan yang dibuat

Dalam hal kepemilikan
– milik Kantor Akuntan Publik
– bukan milik pribadi auditor

Dalam hal sifat
– rahasia
– tidak dapat diinformasikan oleh pihak laen
– kecuali atas izin client

Tujuan
– mendukung pendapat auditor sebagai bukti atas pelaksanaan audit
– menguatkan kesimpulan-kesimpulan auditor sebagai penjelasan atas kesimpulan &

petimbangan auditor
– Mengkoordinasi & mengordinasi semua tahap audit
– Memberikan pedoman dalam audit berikutnya

Tipe kertas kerja terdiri dari :
1. Audit Program
2. Working Trial Balance
3. Adjusting & Reclassfying Entries
4. materi pendukung skyjoule

Materi kertas kerja tidak mempunyai standar. Dalam hal ini IAI maupun IAPI tidak memberikan aturan yang standar guna menerapkan kertas kerja.

Hal ini didasari oleh penetapan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagai dasar hal tersebut diberikan kewenangan oleh KAP untuk menetapkan kertas kerjanya masing-masing

Auditor harus membuat dan memelihara kertas kerja, yang isi maupun bentuknya harus didesain untuk memenuhi keadaan-keadaan yang dihadapinya dalam perikatan tertentu. Informasi yang tercantum dalam kertas kerja merupakan catatan utama pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh auditor dan simpulan-simpulan yang dibuatnya mengenai masalah-masalah yang signifikan.2

FUNGSI DAN SWAT KERTAS KERJA

Kertas kerja terutama berfungsi untuk:
a. Menyediakan penunjang utama bagi laporan auditor, termasuk representasi tentang pengamatan atas standar pekerjaan lapangan, yang tersirat ditunjukkan dalam laporan auditor dengan disebutkannya frasa “berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.”
b. Membantu auditor dalam pelaksanaan dan supervisi audit.

Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor tentang prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya.

Contoh kertas kerja adalah program audit, analisis, memorandum, surat konfirmasi, representasi, ikhtisar dari dokumen-dokumen perusahaan, dan daftar atau komentar yang dibuat atau diperoleh auditor. Kertas kerja dapat pula berupa data yang disimpan dalam pita magnetik, film, atau media yang lain.

Faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor mengenai kuantitas, bentuk, dan isi kertas kerja untuk perikatan tertentu mencakup:
a. Sifat perikatan auditor.
b. Sifat laporan auditor.
c. Sifat laporan keuangan, daftar, dan keterangan yang perlu bagi auditor dalam pemb laporan.
d. Sifat dan kondisi catatan klien.
e. Tingkat risiko pengendalian taksiran.
f. Kebutuhan dalam keadaan tertentu untuk mengadakan supervisi dan review atas pekerjaan yang dilakukan para asisten.

ISI KERTAS KERJA

Kuantitas, tipe, dan isi kertas kerja bervariasi dengan keadaan yang dihadapi oleh auditor, namun harus cukup memperlihatkan bahwa catatan akuntansi cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan serta standar pekerjaan lapangan yang dapat diterapkan telah diamati.

Kertas kerja biasanya harus berisi dokumentasi yang memperlihatkan:
a. Pekerjaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik, yang menunjukkan diamatinya standar pekerjaan lapangan yang pertama.
b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan.
c. Bukti audit yang telah diperoleh, prosedur audit yang telah diterapkan, dan pengujian yang telah dilaksanakan, memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, yang menunjukkan diamatinya standar pekerjaan lapangan ketiga.

KEPEMILIKAN DAN PENYIMPANAN KERTAS KERJA

Kertas kerja adalah milik auditor. Namun hak dan kepemilikan atas kertas kerja masih tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Aturan Erika Kompartemen Akuntan Publik yang berkaitan dengan hubungan yang bersifat rahasia dengan klien.

Seringkali kertas kerja tertentu auditor dapat berfungsi sebagai sumber acuan bagi kliennya, namun kertas kerja harus tidak dipandang sebagai bagian dari, atau sebagai pengganti terhadap, catatan akuntansi klien.

Auditor harus menerapkan prosedur memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan hares menyimpannya dalam periode yang dapat memenuhi kebutuhan praktiknya dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai penyimpanan dokumen.

Bahan bacaan
http://www.antariksa.info. Antariksa Budileksmana
Sukrisno Agus. Pemeriksaan oleh Akuntan Publik
Sumber: PSA No. 15 oleh IAPI
Pedoman Penyusunan Kertas Kerja : KAP Syarif Basyir & Rekan members Russel Bedford

Oleh: Lukmanul Hakim | 8 Mei 2011

Penyajian Laporan Keuangan

Neraca
Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada akhir tahun buku.

1 Aktiva
Aktiva adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perusahaan, dapat diukur dalam satuan uang.

1.1 Aktiva Lancar
Adalah jenis aktiva yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, tidak lebih dari satu tahun.

1.1.1. Kas dan Setara Kas
Akun ini digunakan untuk menyajikan kas dan setara kas yang terdiri dari :
a. Kas
Yaitu ini menyajikan uang tunai yang siap digunakan dan bebas digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan perusahaan
b. Bank
Yaitu menyajikan uang perusahaan yang tersimpan di bank dan siap dicairkan
c. Deposito jangka waktu kurang dari 3 bulan
Yaitu menyajikan jumlah deposito yang disimpan dibank, danmemiliki jangka waktu simpanan kurang dari 3 bulan
Atas simpanan ini perusahaan memperoleh pendapatan bunga deposito yang ditetapkan oleh bank

1.1.2 Piutang
Akun ini menyajikan jumlah transaksi tagihan konsumen yang berhutang pada pada perusahaan untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut.
Piutang usaha disajikan dalam jumlah bersihnya dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih, yang diestimasi berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas saldo masing-masing piutang pada akhir tahun.

1.1.3 Persediaan
Akun ini menyajikan barang yang tersedia untuk dijual, baik dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan (suplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.
Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Dalam hal ini dakui biaya overhead persediaan termasuk : biaya pembelian, biaya konvesi maupun biaya lain-lain

Sumber PSAK 14

1.1.4 Pajak dibayar dimuka
merupakan kelebihan pembayaran pajak, misalnya pajak pertambahan nilai, yang akan ditagih kembali atau dikompensasikan terhadapkewajiban pajak pada masa berikutnya

1.1.5 Beban dibayar dimuka
Akun ini digunakan untuk menyajikan bagian dari asset perusahaan dalam kelompok aktiva lancar , yang merupakan klaim kepada pihak tertentu yang pelunasannya dalam bentuk selain kas, karena itu tidak dikelompokkan kedalam kelompok piutang

1.1.6. Aktiva pajak tangguhan
Akun ini menyajikan Aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode
mendatang sebagai akibat adanya :
a) Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan
b) Sisa kompensasi kerugian
Perbedaan temporer (temporary differences) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya

Sumber PSAK 46

1.2 Aktiva tidak Lancar
Akun ini digunakan untuk menyajikan jenis aktiva yang diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu tahun.

1.2.1 Aktiva tetap
Akun ini digunakan untuk menyajikan aset tetap berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode
Akun ini menyajikan
o harga perolehan
o penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya
Sumber PSAK 16 revisi

1.2.3 Investasi pada perusahaan Asosiasi
Akun ini menyajikan jumlah investasi pada perusahaan asosiasi dimaksud.
Perusahaan Asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh yang signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.
Ketentuan ini memiliki kriteria jika investor memiliki, baik langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan, 20% atau lebih dari hak suara pada perusahaan investee, maka investor dipandang mempunyai pengaruh signifikan. Sebaliknya, jika investor memiliki, baik langsung aupun tidak langsung melalui anak perusahaan, kurang dari 20% hak suara, dianggap investor tidak memiliki pengaruh signifikan.
Sumber PSAK 15

1.2.4 Beban Tangguhan Hak Atas Tanah
Akun ini penyajikan nilai Perolehan dan penguasaan atas tanah yang membutuhkan kelengkapan dokumen hukum. Biaya memperoleh kelengkapan dokumen hukum tersebut diakumulasi sebagai Beban Tangguhan.
Sumber PSAK 47

1.3 Aktiva tidak berwujud
Akun ini menyajikan aktiva non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau tujuan administratif.
Aktiva adalah sumber daya yang:
– dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat peristiwa masa lampau;dan
– bagi perusahaan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomis di
Sumber PSAK 19

2. Kewajiban
Akun ini menyajikan kewajiban-kewajiban yang timbul pada pihak lain
Kewajiban dibagi menjadi
a. Kewajiban Jangka Pendek
b. Kewajiban Jangka Panjang

2.1 Kewajiban Jangka Pendek
Akun ini menyajikan kewajiban-kewajiban perusahaan pada pihak lain, akibat dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya tidak lebih dari 1 tahun

2.1.1. Hutang usaha
Akun ini menyajikan kewajiban yang timbul karena pembelian jasa atau barang secara kredit.

2.1.2 Hutang pajak
Akun ini menyajikan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya.

2.1.3 Biaya yang masih harus dibayar
Akun ini menyajikan beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar, misalnya utang sewa, utang gaji dan utang bunga.

2.1.4 Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun
Akun ini menyajikan hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun.

2.2 Kewajiban Jangka Panjang
Akun ini menyajikan kewajiban-kewajiban perusahaan pada pihak lain, akibat dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya lebih dari satu tahun

2.2.1 Hutang pihak hubungan istimewa
Akun ini menyajikan kewajiban perusahaan pada pihak lain, dimana antara perusahaan tersebut memiliki hubungan kepemilikan saham.

2.2.2 Kewajiban Pajak Tangguhan
Akun ini menyajikan Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) atas jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
Perbedaan temporer (temporary differences) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya.

Sumber PSAK 46

2.2.3 Kewajiban Janka Panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
Akun ini menyajikan hutang jangka panjang lebih dari satu tahun setelah dikurangi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun.

2.2.4 Kewajiban Imbalan Pasca Kerja
Akun ini menyajikan seluruh imbalan yang diberikan perusahaan atas jasa yang diberikan oleh pekerja.
Imbalan pasca kerja meliputi manfaat pesangon dan penghargaan masa kerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang dilakukan oleh aktuaris independen
Sumber PSAK 24

3. Ekuitas
Akun ini menyajikan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut.
Ekuitas terdiri atas setoran pemilik yang seringkali disebut modal atau simpanan
pokok anggota untuk badan hukum koperasi, saldo laba, dan unsur lain
Sumber PSAK 21

3.1 Modal saham
Akun ini menyajikan atas saham biasa dan saham prioritas (saham preferren) yang dimiliki perusahaan

3.2 Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan
Akuni ini menyajikan penjabaran laporan keuangan yang memiliki perbedaan mata uang

3.3 Selisih Transaksi Perubahan Equitas Perusahaan Anak
Akun ini menyajikan selisih lebih maupun kurang antara nilai wajar aktiva yang dimiliki dengan harga perolehan
3.4 Cadangan Umum
Akun ini menyajikan saldo laba menjadi cadangan umum

Laporan Laba Rugi
4. Pendapatan
Akun ini menyajikan peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal darikontribusi penanam modal.
Penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain).
Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang
biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalti dan sewa

Sumber PSAK 23

5. Harga pokok penjualan
Akun ini menyajikan seluruh biaya yang dikeluarkan memperoleh barang yang dijual atau harga dari barang yang dijual.

6. Beban usaha
Akun ini menyajikan biaya ataupun pengorbanan yang langsung yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan usaha.

7. Penghasilan/beban lain-lain
Akun ini menyajikan seluruh penghasilan maupun beban yang kegiatannya diluar kegiatan perusahaan

8. Beban pajak penghasilan
Akun ini menyajikan biaya pajak penghasilan yang dihitung dari laba perusahaan.
Beban tersebut terdiri dari :
– beban pajak kini
– beban pajak tangguhan

9. Laba sebelum hak minoritas
Akun ini menyajikan keuntungan yang diperoleh sebelum pembagian dividen kepada pemegang saham kecil.

10. Laba bersih
Akun ini menyajikan selisih lebih semua pendapatan dan keuntungan terhadap semua biaya.

11. Laba bersih per saham
Akun ini menyajikan jumlah laba pada suatu periode yang tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar selama periode pelaporan.

Perusahaan yang bukan emiten atau perusahaan publik tidak diwajibkan untuk menyajikan LPS, namun bila perusahaan tersebut menyajikan LPS, maka perusahan tersebut terikat untuk menghitung danmenyajikannya pada masa laporan keuangan berikutnya.

Sumber PSAK 56

Bahan Bacaan
PSAK
SPAP

Oleh: Lukmanul Hakim | 8 Mei 2011

Kamus Perpajakan

Asas Pengenaan Pajak
Asas yang digunakan dalam pengenaan Pajak Penghasilan (PPh):
1. Asas Domisili yaitu asas pemungutan pajak atas domisili atau tempat subjek pajak
2. Asas Sumber yaitu pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh oleh Subjek Pajak.

Badan
adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Banding
Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan suatu perundang undangan perpajakan yang berlaku.

Bagian Tahun Pajak
adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

Biaya Bunga Deposito
Bagaimana perlakuan perpajakan atas biaya bunga deposito? Tidak dapat dikurangkan sebagai biaya karena bunga deposito sudah dikenakan PPh Final.

Bunga PPh Final
Atas bunga apa saja yang dikenakan PPh Final?
1. Deposito/tabungan baik yang ditempatkan pada bank yang didirikan didalam negeri maupun bank diluar negeri melalui cabangnya di Indonesia.
2. Jasa giro
3. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Bukti Permulaan
adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Cara Dana Pensiun Tidak Dipotong PPh
Bagaimana Perusahaan Dana Pensiun mendapatkan pengecualian dari pemotongan PPh atas bunga deposito/tabungan dan diskonto SBI? Dengan mengajukan permohonan ke KPP tempat Perusahaan Dana Pensiun tersebut terdaftar untuk diterbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan PPh atas bunga deposito/tabungan dan diskonto SBI. SKB diterbitkan untuk setiap sertifikat/bilyet/buku deposito, tabungan dan SBI.

Dividen
Yang termasuk dalam pengertian Dividen adalah:
1. Pembagian laba secara langsung atau tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun
2. Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal disetor
3. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran, termasuk yang berasal dari kapitalisasi agio saham
4. Pembagian Laba dalam bentuk saham
5. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran
6. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perusahaan yang bersangkutan.

Fasilitas dalam Pembebasan Utang
Adalah keringangan pajak yang diberikan sehubungan dengan pembebasan utang (hair cut) melalui mediasi Satuan Tugas Prakarsa Jakarta.
1. PPh yang terutang atas keuntungan karena pembebasan utang (haircut) yang diperoleh debitor dibebaskan sebesar 30%
2. PPh yang terutang yang harus dibayar (70%) dapat diangsur pembayarannya sejak tanggal ketetapan pajak, paling lama 5 tahun
3. Apabila sebelum batas waktu 5 tahun berakhir perusahaan debitur dibubarkan atau dialihkan kepada pihak lain, maka PPh yang terutang wajib dibayar sekaligus pada saat perusahaan debitur dibubarkan atau dialihkan kepada pihak lain.

Gugatan
Adalah upaya hukum yang dapat diajukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hak dan Kewajiban Pemenang Undian
1.Menerima bukti potong PPh Final
2.Melaporkan penghasilan yang diperoleh dari undian dalam SPT Tahunan PPh dengan melampirkan Bukti Potong PPh Final.

Jangka Waktu Pengajuan Banding
Jangka waktu pengajuan banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Keberatan
Adalah pernyataan ketidaksetujuan/kekurangpuasan Wajib Pajak atas sutau ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas suatu pemotongan/pemungungat oleh pihak ketiga dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan
adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

Lama Pengajuan Keberatan
Pengajuan keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penerbitan SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.

Masa Pajak
adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Metode Penyusutan Aktifa Tetap
Metoda penyusutan Aktiva Tetap yang diperkenankan UU Perpajakan adalah:
1.Metoda garis lurus (straight line method) dasar penyusutan adalah harga perolehan
2.Metoda saldo menurun (declining balance method) dasar penyusutan adalah nilai sisa buku fiskal.

Nilai Sisa Buku
Nilai Sisa Buku suatu harta yang dialihkan dibebankan sebagai kerugian pada:
1. Tahun terjadikan pengalihan tersebut,
2. Dengan persetujuan DJP, pada suatu masa kemudian dalam hal hasil penggantian asuransi atas harta tersebut baru dapat diketahui dengan pasti dimasa kemudian.
Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku apabilia harta dialihkan untuk tujuan bantuan sumbangan, hibahan yang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusahaan antara pihak pihak yang bersangkutan.

Nomor Pokok Wajib Pajak
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang terutang
adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengusaha
adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak
adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Pekerjaan bebas
adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Pemeriksaan
adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat ketetapan pajak
adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Nihil
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Paksa
adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Surat Pemberitahuan
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Masa
adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan
adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Surat Setoran Pajak
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Surat Tagihan Pajak
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Tahun Pajak
adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Wajib Pajak
adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sumber
UU 36 tahun 2008 PPh
UU 28 tahun 2007 KUP

Oleh: Lukmanul Hakim | 8 Mei 2011

Studi kasus Instrument Keuangan : PSAK 50,55

INTRUMENT KEUANGAN : Penyajian dan Pengungkapan

1. Pilihan dibawah ini yang merupakan aset yang bukan merupakan aset keuangan adalah;
a. Kas
b. Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain
c. Hak kontraktual
d. biaya dibayar dimuka
Jawab : D
Pembahasan
PSAK 50 paragraph 7
Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk
1) kas
2) instrument ekuitas yang diterbitkan entitas lain
3) hak kontraktual
– untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain
– untuk mempertukarkan aset keuangan/kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut.
4) kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrument ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan
– nonderifatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrument ekuitas yang diterbitkan antitas.
– derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut tidak termasuk intrument yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut dimasa depan.

2. Which of the following liabilities is a finansial liability?
a. Deffered revenue
b. A warrantly obligation
c. A constructive obligation
d. An obligation to deliver own shares with a fixed amount of cash
Jawab : A
Pembahasan : PSAK 50 paragraph 07
Kewajiban keuangan adalah setiap kewajiban yang berupa
1. Kewajiban kontraktual
– untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain
– untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut.
2. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrument ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu
– nonderivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau
– derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut tidak termasuk intrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut dimasa depan

3. Which of the instrument would not be clasified as a finansial liability?
a. A preference share that will be redemeed by the issuer for a fixed amount of cash on a future date (i.e the entity has an ountstanding share that it will repurchase at a future date).
b. A contract for delivery of asa many of entity’s ordinary shares as are equal in value ta $100.000 on a future date (i.e entity will issue a variable number of own shares in return for cash a future date).
c. A written call option that gives the holder the right purchase a fixed number of entity’s ordinary shares in return for a fixed price (i.e the entity would issu a fixed number of own shares in return for cash, if the option is exercised by the holder, at a future date).
d. An issued perpetual debt instrument (i.e debt instrument for which interest will be paid for all eternity, but the principal will not be repaid.
JAWAB : C
Pembahasan : PSAK 50 paragraph 07
Intrument ekuitas : adalah setiap kontrak yang memberikan hak resedual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya.
Contoh instrument ekuitas adalah :
– saham biasa (yang tidak dapat dijual kembali kepada issuer oleh pemegangnya.
– warrat atau written call options (yang memperbolehkan pemegangnya untuk memesan atau memberli sejumlah lembar saham biasa yang bersifat non puttable pada harga yang telah ditetapkan.

Oleh: Lukmanul Hakim | 9 Juni 2009

Pelajaran Dari Tripanca

oleh
Lukmanul Hakim Rusdi SE Akt
Penulis lulusan FE Unila, berprofesi Akuntan Publik di Jakarta

Abstrak
Pihak-pihak yang terkait dalam kasus Tripanca : Perbankan, BI, Manajemen Tripanca,serta Pemda Lamteng dan Lamtim masing-masing terlibat pada jalur hukum. Hal ini terjadi karena mereka baik sengaja atau tidak, berperan sebagai ‘para penyumbang kesalahan’. Sebenarnya bilamana pihak-pihak tersebut benar berbuat sesuai dengan aturannya, hal ini tidak akan terjadi.

Para Kreditur Tripanca kini sedang berusaha untuk tarik-menarik kredit yang telah mereka berikan. Masing-masing lewat pengadilan mereka memberikan tuntuan kepemilikan asset yang pada kenyataanya saling silang kepemilikan.

Besaran asset Tripanca yang mencapai Rp2,42 T terdiri dari Hutang pada Kreditur 2,4 T  dan Modal 15,63 M (hasil audit Tripanca Group, BI dan analisa penulis). Hutang tersebut yang harus diselesaikan dan menjadi objek dari berita-berita saat ini.

Skenario penyelesaian hutang dapat dilakukan adalah dengan :
Pembagian saham pada masing-masing kreditur. Tindakan ini dimaksudkan agar perusahaan tetap beroperasi dan laba bersih dari kegiatan perusahaan dibagikan menjadi deviden dari masing-masing pemegang saham.

Skenario selanjutnya yaitu dengan pembagian asset. Tampaknya scenario ini yang diambil oleh para pihak terkait, dimana masing-masing pihak memberikan tuntutan untuk memperoleh kembali kredit yang diberikan mereka.

Kasus Tripanca yang melibatkan berbagai pihak sebenarnya masing-masing memberikan kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak.

Pada tulisan ini akan diberikan beberapa fakta yang ada dan akan disajikan sari-sari dari pelajaran yang dapat kita ambil, dengan dasar pada UU maupun peraturan yang berlaku.

Evaluasi terhadap pihak yang terlibat adalah

1. Dari sudut pandang perkreditan perbankan.
Kreditur perbankan yang terdiri dari : Bank Mega, BRI, BEI, Duethce. Masing-masing bank memberikan kredit, dengan agunan yang sama.

Menurut UU No.6 th 2009, pengganti UU no.2 th 2008, pengganti UU No.23 th 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 11(2) Bahwa pelaksanaan pemberian kredit/pembiayaan wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

Pada peraturan tersebut terdapat kelemahan bahwa dapat terjadi perolehan kredit dari kreditur yang selanjutnya oleh debitur untuk memberi asset, setelah itu asset nya bertambah diajukan lagi sebagai agunan kepada kreditur yang lain. Pada waktu debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar, maka ributlah para kreditur untuk memperebutkan agunan tersebut

Sebagai fakta ;
Para kreditur perbankan tersebut, ramai diberitakan dimedia masa melakukan tarik menarik asset yg sama, masing-masing pihak menegaskan bahwa asset tersebut adalah agunan dari kredit yang mereka berikan.

Kejadian ini menimbulkan tarik menarik asset yang akan disita. Adalah suatu tontonan yang dianggap “lucu”. Persepsi masyarakat ”Apakah mereka tidak malu? Karena ini adalah hasil kerja mereka yang salah, sehingga menimbulkan masalah!”.

Menurut pengalaman penulis sebagai dilapangan, sering terjadi sebuah perusahaan yang mendapatkan predit dari perbankan, dapat dengan bebas menggunakan dana kredit tersebut untuk segala keperluan, walaupun dalam perjanjian kredit penggunaan dana tersebut diarahkan sesuai dengan perjanjian, yaitu Kredit Investasi (KI), maupun Kredit Modal Kerja (KMK).  Kiranya dikemudian hari pemerintah melalui kewenangan BI dapat membuat peraturan agar memalukan ini tidak terjadi kembali

2. Dari sudut pandang wewenang Bank Indonesia.
Point pertama dari kewenangan BI adalah sebagai mediator perbankan di Indonesia tidak menegakkan beberapa hal yang dapat ditinjau yaitu:

Aktiva Tripanca yang mencapai Rp 905.510.439.000 (laporan per Juni 2008) tidak diaudit oleh Akuntan Publik. Padahal menurut peraturan BI No.8/20/PBI/2006, BPR dengan nilai total asset lebih dari 10 M wajib diaudit oleh pihak tersebut untuk memberikan opini bagi kewajaran laporan keuangan dimaksud hal ini beralasan agar para pengguna laporan keuangan tidak salah dalam pengambilan keputusan.

Point kedua dari kewenangan BI adalah Tripanca memberikan kredit Rp 766.431.795.000 dari jumlah tersebut 95% diberikan pada pihak yang tak terkait.
Kenyataanya dilapangan, 100% diberikan pada grup usahanya. Hal ini bertentangan dengan peraturan BI no.7/3/PBI/2005 tentang BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum), peraturan tersebut menyatakan bahwa bank hanya dapat memberikan pinjaman maksimal 20% ke grup usahanya.

Pada akhirnya penyelesaian masalah Tripanca ditutup oleh BI, hal ini dilakukan setelah Tripanca tidak mampu membayar kewajibannya karena kesulitan likuiditas atau terbelit persoalan hutang dengan para nasabahnya.
dan penyelesaian hutang nasabah nasabah tersebut dilakukan oleh LPS.

Kita dapat menyimpulkan dalam hal ini peranan BI bila lebih dini tentunya hal ini tidak terjadi. Kini pemerintah melalui LPS harus turun tangan berarti itu adalah uang Negara yang berasal dari rakyat untuk mengganti dana nasabah Tripanca.

3. Dari sudut pandang kebijakan Kas Daerah.
Penempatan kas Pemda Lamtim Rp 28 M dan Lamteng 107 M pada bank Tripanca yang kenyataannya tidak dapat dikembalikan oleh pihak bank tersebut. Walaupun menurut peraturan pemda berhak untuk menempatkan kas pada bank manapun yang sehat, tetapi atas perbuataanya yang tidak hati-hati hal ini dapat dikategorikan merugikan keuangan negara.

Perkembangannya kasus ini :
untuk dana APBD Rp28 miliar milik Pemda Lampung Tengah, penyidik menetapkan tersangka Sekda Lampung Tengah Musawir Subing, dan kawan-kawan sebagai tersangka. Dalam kasus itu polda berkali-kali melakukan pemeriksaan kepada Herman Hasbullah, dan mantan Bupati Lampung Tengan Andy Achmad Sampoerna

Penyidik Sat III\Tipikor Di Reskrim Polda Lampung telah menetapkan Bupati Lampung Timur H. Satono sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pasal (2), (3) Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, dan tersangka kasus Gratifikasi menerima fee Rp10,5 miliar, dari dana APBD Rp107 miliar yang disimpan di BPR Tripanca.

Menurut UU Tipikor bahwa orang pribadi atau badan baik sengaja atau tidak, merugikan negara dapat dinyatakan memenuhi tindak pidana korupsi. Sehingga Pemda Lamtim dan Lamteng dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU tersebut.

Hal ini diperkuat oleh KPK yang menyatakan bahwa proses penyidikan Dana APBD kasus Tripanca sudah terjadi unsur kerugian Negara.

4. Dari sisi Integritas Manajemen Tripanca
Manajemen Bank Tripanca sendiri telah melakukan pemberian kredit fiktif sejumlah 780 M termasuk jaminan kredit dan penerima.

Atas perbuatan tersebut beberapa Manajemen Tripanca diancam dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dengan jerata melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 7/1992 tentang perbankan yang diubah dengan UU RI No 10/1998, jo pasal 55 KUHP.

Hal ini berarti UU perbankan khusunya BPR di Negara kita belum dapat lebih dini untuk mengamankan dana masyarakat. Pada kenyataanya dana yang ada pada BPR tersebut secara tidak langsung dapat digunakan dengan leluasa oleh owner maupun manajemen BPR tersebut. Harus dibuat peraturan yang lebih ketat lagi mengenai Manajemen Resiko bagi manajemen sebuah BPR, hal ini agar kedepan tidak dapat terjadi kembali.

Kabar pemilik mayoritas Tripanca Group menghilang cukup lama, sebelum akhirnya kembali. Pada waktu tersebut gembar-gembor hilangnya “om Lay” menjadi biang dalam mencuatnya kesalahan-kesalahan diatas yang sebelumnya baik sengaja ataupun tidak, tak terungkap.

Pelajaran

Bahwa masing-masing pihak apabila melakukan urusan perbankan harus sesuai jalur dan UU yang ditetapkan, hal ini agar kejadian ini tidak terjadi lagi dikemudian hari, yang dapat merugikan berbagai pihak, dan berakibat pada perekonomian di Lampung.

Apabila kasus hilangnya Alay dalam berapa waktu tidak terjadi, maka kesalahan-kesalahan tersebut tidak terungkap, tidak masuk dalam kasus pengadilan dan hal ini tentunya akan terjadi hingga kini tanpa ada tindakan maupun perbaikan.

Hal inilah yang menjadi contoh kecil kekacauan pondasi perekonomian negara kita. Kondisi inilah yang mengakibatkan Indonesia mengalami krisis ekonomi berlarut-larut 10 tahun yang silam, dimana masing-masing pelaku ekonomi memberikan sumbangan kesalahan. Akibat kejadian masa itu kita harus mengalami kondisi jatuhnya nilai upiah terhadap dolar hingga kini.

Dapatkah kita berpikir bagaimana mengkondisikan nilai tukar 1 Rupiah adalah 11.300 dolar? Tentunya untuk menuju ke hal itu kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama dan terus memperbaiki “borok” nya perekonomian kita.

Bahan bacaan

http://www.lampungpost.co.id
http://www.bi.go.id : Laporan Keuangan BPR Tripanca per 30 Juni 2008
Undang-undang  No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah No. 58/2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara
UU Tindak Pidana Korupsi

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.