Oleh: Lukmanul Hakim Rusdi | 9 Juni 2009

Pelajaran Dari Tripanca

oleh
Lukmanul Hakim Rusdi SE Akt
Penulis lulusan FE Unila, berprofesi Akuntan Publik di Jakarta

Abstrak
Pihak-pihak yang terkait dalam kasus Tripanca : Perbankan, BI, Manajemen Tripanca,serta Pemda Lamteng dan Lamtim masing-masing terlibat pada jalur hukum. Hal ini terjadi karena mereka baik sengaja atau tidak, berperan sebagai ‘para penyumbang kesalahan’. Sebenarnya bilamana pihak-pihak tersebut benar berbuat sesuai dengan aturannya, hal ini tidak akan terjadi.

Para Kreditur Tripanca kini sedang berusaha untuk tarik-menarik kredit yang telah mereka berikan. Masing-masing lewat pengadilan mereka memberikan tuntuan kepemilikan asset yang pada kenyataanya saling silang kepemilikan.

Besaran asset Tripanca yang mencapai Rp2,42 T terdiri dari Hutang pada Kreditur 2,4 T  dan Modal 15,63 M (hasil audit Tripanca Group, BI dan analisa penulis). Hutang tersebut yang harus diselesaikan dan menjadi objek dari berita-berita saat ini.

Skenario penyelesaian hutang dapat dilakukan adalah dengan :
Pembagian saham pada masing-masing kreditur. Tindakan ini dimaksudkan agar perusahaan tetap beroperasi dan laba bersih dari kegiatan perusahaan dibagikan menjadi deviden dari masing-masing pemegang saham.

Skenario selanjutnya yaitu dengan pembagian asset. Tampaknya scenario ini yang diambil oleh para pihak terkait, dimana masing-masing pihak memberikan tuntutan untuk memperoleh kembali kredit yang diberikan mereka.

Kasus Tripanca yang melibatkan berbagai pihak sebenarnya masing-masing memberikan kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak.

Pada tulisan ini akan diberikan beberapa fakta yang ada dan akan disajikan sari-sari dari pelajaran yang dapat kita ambil, dengan dasar pada UU maupun peraturan yang berlaku.

Evaluasi terhadap pihak yang terlibat adalah

1. Dari sudut pandang perkreditan perbankan.
Kreditur perbankan yang terdiri dari : Bank Mega, BRI, BEI, Duethce. Masing-masing bank memberikan kredit, dengan agunan yang sama.

Menurut UU No.6 th 2009, pengganti UU no.2 th 2008, pengganti UU No.23 th 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 11(2) Bahwa pelaksanaan pemberian kredit/pembiayaan wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

Pada peraturan tersebut terdapat kelemahan bahwa dapat terjadi perolehan kredit dari kreditur yang selanjutnya oleh debitur untuk memberi asset, setelah itu asset nya bertambah diajukan lagi sebagai agunan kepada kreditur yang lain. Pada waktu debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar, maka ributlah para kreditur untuk memperebutkan agunan tersebut

Sebagai fakta ;
Para kreditur perbankan tersebut, ramai diberitakan dimedia masa melakukan tarik menarik asset yg sama, masing-masing pihak menegaskan bahwa asset tersebut adalah agunan dari kredit yang mereka berikan.

Kejadian ini menimbulkan tarik menarik asset yang akan disita. Adalah suatu tontonan yang dianggap “lucu”. Persepsi masyarakat ”Apakah mereka tidak malu? Karena ini adalah hasil kerja mereka yang salah, sehingga menimbulkan masalah!”.

Menurut pengalaman penulis sebagai dilapangan, sering terjadi sebuah perusahaan yang mendapatkan predit dari perbankan, dapat dengan bebas menggunakan dana kredit tersebut untuk segala keperluan, walaupun dalam perjanjian kredit penggunaan dana tersebut diarahkan sesuai dengan perjanjian, yaitu Kredit Investasi (KI), maupun Kredit Modal Kerja (KMK).  Kiranya dikemudian hari pemerintah melalui kewenangan BI dapat membuat peraturan agar memalukan ini tidak terjadi kembali

2. Dari sudut pandang wewenang Bank Indonesia.
Point pertama dari kewenangan BI adalah sebagai mediator perbankan di Indonesia tidak menegakkan beberapa hal yang dapat ditinjau yaitu:

Aktiva Tripanca yang mencapai Rp 905.510.439.000 (laporan per Juni 2008) tidak diaudit oleh Akuntan Publik. Padahal menurut peraturan BI No.8/20/PBI/2006, BPR dengan nilai total asset lebih dari 10 M wajib diaudit oleh pihak tersebut untuk memberikan opini bagi kewajaran laporan keuangan dimaksud hal ini beralasan agar para pengguna laporan keuangan tidak salah dalam pengambilan keputusan.

Point kedua dari kewenangan BI adalah Tripanca memberikan kredit Rp 766.431.795.000 dari jumlah tersebut 95% diberikan pada pihak yang tak terkait.
Kenyataanya dilapangan, 100% diberikan pada grup usahanya. Hal ini bertentangan dengan peraturan BI no.7/3/PBI/2005 tentang BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum), peraturan tersebut menyatakan bahwa bank hanya dapat memberikan pinjaman maksimal 20% ke grup usahanya.

Pada akhirnya penyelesaian masalah Tripanca ditutup oleh BI, hal ini dilakukan setelah Tripanca tidak mampu membayar kewajibannya karena kesulitan likuiditas atau terbelit persoalan hutang dengan para nasabahnya.
dan penyelesaian hutang nasabah nasabah tersebut dilakukan oleh LPS.

Kita dapat menyimpulkan dalam hal ini peranan BI bila lebih dini tentunya hal ini tidak terjadi. Kini pemerintah melalui LPS harus turun tangan berarti itu adalah uang Negara yang berasal dari rakyat untuk mengganti dana nasabah Tripanca.

3. Dari sudut pandang kebijakan Kas Daerah.
Penempatan kas Pemda Lamtim Rp 28 M dan Lamteng 107 M pada bank Tripanca yang kenyataannya tidak dapat dikembalikan oleh pihak bank tersebut. Walaupun menurut peraturan pemda berhak untuk menempatkan kas pada bank manapun yang sehat, tetapi atas perbuataanya yang tidak hati-hati hal ini dapat dikategorikan merugikan keuangan negara.

Perkembangannya kasus ini :
untuk dana APBD Rp28 miliar milik Pemda Lampung Tengah, penyidik menetapkan tersangka Sekda Lampung Tengah Musawir Subing, dan kawan-kawan sebagai tersangka. Dalam kasus itu polda berkali-kali melakukan pemeriksaan kepada Herman Hasbullah, dan mantan Bupati Lampung Tengan Andy Achmad Sampoerna

Penyidik Sat III\Tipikor Di Reskrim Polda Lampung telah menetapkan Bupati Lampung Timur H. Satono sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pasal (2), (3) Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, dan tersangka kasus Gratifikasi menerima fee Rp10,5 miliar, dari dana APBD Rp107 miliar yang disimpan di BPR Tripanca.

Menurut UU Tipikor bahwa orang pribadi atau badan baik sengaja atau tidak, merugikan negara dapat dinyatakan memenuhi tindak pidana korupsi. Sehingga Pemda Lamtim dan Lamteng dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU tersebut.

Hal ini diperkuat oleh KPK yang menyatakan bahwa proses penyidikan Dana APBD kasus Tripanca sudah terjadi unsur kerugian Negara.

4. Dari sisi Integritas Manajemen Tripanca
Manajemen Bank Tripanca sendiri telah melakukan pemberian kredit fiktif sejumlah 780 M termasuk jaminan kredit dan penerima.

Atas perbuatan tersebut beberapa Manajemen Tripanca diancam dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dengan jerata melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 7/1992 tentang perbankan yang diubah dengan UU RI No 10/1998, jo pasal 55 KUHP.

Hal ini berarti UU perbankan khusunya BPR di Negara kita belum dapat lebih dini untuk mengamankan dana masyarakat. Pada kenyataanya dana yang ada pada BPR tersebut secara tidak langsung dapat digunakan dengan leluasa oleh owner maupun manajemen BPR tersebut. Harus dibuat peraturan yang lebih ketat lagi mengenai Manajemen Resiko bagi manajemen sebuah BPR, hal ini agar kedepan tidak dapat terjadi kembali.

Kabar pemilik mayoritas Tripanca Group menghilang cukup lama, sebelum akhirnya kembali. Pada waktu tersebut gembar-gembor hilangnya “om Lay” menjadi biang dalam mencuatnya kesalahan-kesalahan diatas yang sebelumnya baik sengaja ataupun tidak, tak terungkap.

Pelajaran

Bahwa masing-masing pihak apabila melakukan urusan perbankan harus sesuai jalur dan UU yang ditetapkan, hal ini agar kejadian ini tidak terjadi lagi dikemudian hari, yang dapat merugikan berbagai pihak, dan berakibat pada perekonomian di Lampung.

Apabila kasus hilangnya Alay dalam berapa waktu tidak terjadi, maka kesalahan-kesalahan tersebut tidak terungkap, tidak masuk dalam kasus pengadilan dan hal ini tentunya akan terjadi hingga kini tanpa ada tindakan maupun perbaikan.

Hal inilah yang menjadi contoh kecil kekacauan pondasi perekonomian negara kita. Kondisi inilah yang mengakibatkan Indonesia mengalami krisis ekonomi berlarut-larut 10 tahun yang silam, dimana masing-masing pelaku ekonomi memberikan sumbangan kesalahan. Akibat kejadian masa itu kita harus mengalami kondisi jatuhnya nilai upiah terhadap dolar hingga kini.

Dapatkah kita berpikir bagaimana mengkondisikan nilai tukar 1 Rupiah adalah 11.300 dolar? Tentunya untuk menuju ke hal itu kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama dan terus memperbaiki “borok” nya perekonomian kita.

Bahan bacaan

http://www.lampungpost.co.id
http://www.bi.go.id : Laporan Keuangan BPR Tripanca per 30 Juni 2008
Undang-undang  No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah No. 58/2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara
UU Tindak Pidana Korupsi


Responses

  1. Hello Web Admin, I noticed that your On-Page SEO is is missing a few factors, for one you do not use all three H tags in your post, also I notice that you are not using bold or italics properly in your SEO optimization. On-Page SEO means more now than ever since the new Google update: Panda. No longer are backlinks and simply pinging or sending out a RSS feed the key to getting Google PageRank or Alexa Rankings, You now NEED On-Page SEO. So what is good On-Page SEO?First your keyword must appear in the title.Then it must appear in the URL.You have to optimize your keyword and make sure that it has a nice keyword density of 3-5% in your article with relevant LSI (Latent Semantic Indexing). Then you should spread all H1,H2,H3 tags in your article.Your Keyword should appear in your first paragraph and in the last sentence of the page. You should have relevant usage of Bold and italics of your keyword.There should be one internal link to a page on your blog and you should have one image with an alt tag that has your keyword….wait there’s even more Now what if i told you there was a simple WordPress plugin that does all the On-Page SEO, and automatically for you? That’s right AUTOMATICALLY, just watch this 4minute video for more information at. Seo Plugin


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: